Hairudin Buton

- Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi - Pimpinan Cabang GP ANSOR Kabupaten Wakatobi

DPRD Kabupaten Wakatobi Geram, PEMDA Rubah APBD induk Tanpa persetujuan Dewan

DPRD Kabupaten Wakatobi Geram, Pemda Rubah APBD Induk Tanpa Persetujuan Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dilaporkan geram atas tindakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tanpa mendapatkan persetujuan dari Dewan. Keputusan ini menjadi perhatian serius karena melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan sistem checks and balances yang harus dijunjung tinggi.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran daerah, namun dalam prosesnya harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk persetujuan dari DPRD sebagai representasi kehendak rakyat. Dalam kasus ini, pemda diduga telah mengubah APBD induk tanpa melalui proses persetujuan dari DPRD, yang seharusnya menjadi mitra dalam pengambilan keputusan penting terkait pengelolaan keuangan daerah.

Tindakan ini menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dari pihak DPRD Kabupaten Wakatobi. Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam hal ini, perubahan APBD induk tanpa persetujuan DPRD mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.

DPRD Kabupaten Wakatobi telah mengungkapkan kegeramannya terhadap tindakan pemda ini. Mereka menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan menghormati peran serta DPRD sebagai mitra dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada keuangan daerah. DPRD juga mengingatkan bahwa setiap perubahan APBD harus melibatkan proses musyawarah dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, termasuk DPRD sebagai perwakilan rakyat.

Melalui kegeraman mereka, DPRD Kabupaten Wakatobi menuntut pemda untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Mereka mendesak pemda untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan menghentikan praktik merubah APBD induk tanpa persetujuan dari DPRD. Selain itu, DPRD juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan memantau proses pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan kepentingan publik.

Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah lainnya untuk selalu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama dengan DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah. Semua pihak harus memahami bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan checks and balances merupakan fondasi yang kuat untuk menciptakan tata kelola yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memastikan proses yang demokratis dan partisipatif, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan efektif dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Wakatobi.

Selengkapnya...