Hairudin Buton

- Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi - Pimpinan Cabang GP ANSOR Kabupaten Wakatobi

Hairudin Buton : kelakuan pemerintah daerah mengganti APBD Induk itu tidak diperbolehkan

Hairudin Buton: Mengkritisi Kelakuan Pemerintah Daerah dalam Mengganti APBD Induk

Hairudin Buton adalah seorang tokoh yang menyoroti kelakuan pemerintah daerah terkait penggantian APBD Induk. Ia mengungkapkan pandangannya bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak diperbolehkan, mengingat implikasi dan konsekuensi yang mungkin terjadi akibat perubahan tersebut.

APBD Induk (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan dokumen yang merinci alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal.

Namun, Hairudin Buton menyoroti kelakuan pemerintah daerah yang sering mengganti APBD Induk. Tindakan ini dianggapnya tidak etis dan dapat menimbulkan keraguan serta ketidakpastian di kalangan masyarakat dan investor. Penggantian APBD Induk yang sering dilakukan dapat mengganggu kontinuitas dan konsistensi program pembangunan, serta berpotensi menyebabkan penundaan atau terhentinya pelaksanaan proyek dan kegiatan yang telah direncanakan.

Hairudin Buton juga mengingatkan bahwa penggantian APBD Induk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Keberlanjutan dan kepastian dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investor akan cenderung ragu untuk menanamkan modalnya jika terdapat ketidakpastian terkait perubahan APBD Induk yang sering dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, Hairudin Buton menegaskan bahwa penggantian APBD Induk juga dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dokumen APBD Induk yang seharusnya menjadi panduan utama dalam mengelola keuangan daerah, menjadi tidak konsisten jika sering diganti-ganti. Hal ini dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap penggunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hairudin Buton memandang perlunya tindakan yang lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola APBD Induk. Perubahan yang terlalu sering dan tidak tepat waktu dapat berdampak negatif pada pembangunan dan pelayanan publik. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga perencanaan, dan stakeholders terkait untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi APBD Induk dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Hairudin Buton mengajak semua pihak untuk mengkritisi dan mendorong perubahan positif terkait kebijakan pengelolaan APBD Induk. Dengan kehati-hatian dan transparansi yang tinggi, diharapkan pengelolaan APBD Induk dapat berjalan dengan baik, memberikan kepastian, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat.

Selengkapnya...